Kategori
Bisnis

Ajukan Uji Materi Pajak Hiburan ke MK, Pengusaha Sabar karena Ada Pemilu

Selamat datang Redinvadesblue di Website Kami!

Redinvadesblue, Jakarta – Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani menyadari tuntutan uji materi pajak hiburan di Mahkamah Konstitusi akan memakan waktu lama karena sebentar lagi pemilu 2024 akan digelar. dipegang. Ajukan Uji Materi Pajak Hiburan ke MK, Pengusaha Sabar karena Ada Pemilu

Diketahui, para pelaku usaha di bidang hiburan telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 58 ayat (2) UUD 1945 yang secara khusus mengatur tarif PBJT untuk hiburan. Pelayanan kelab malam, karaoke, klab malam, bar, dan steam/spa ditetapkan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen.

Gugatan diajukan langsung oleh Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani yang didampingi kuasa hukum DPP GIPI Muhammad Joni, S.H., M.H, firma hukum Managing Partner Joni & Tanamas dan pengurus DPP GIPI bersama Entertainment Business. aktor Jokowi Senang Penyaluran Kredit PNM Mekaar di Sulsel Tembus Rp 6,8 T

“Karena proses tuntutan ini akan memakan waktu yang cukup lama karena kita tahu akan diadakan pemilu. Jadi kami perkirakan prosesnya panjang,” kata Hariyadi saat jumpa pers pendaftaran alat bukti materil UU 1/. 2022 Tentang Pajak Hiburan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (7/02/2024).

Haryadi mengatakan para pengusaha di industri hiburan akan sabar menunggu Mahkamah Konstitusi membahas uji materi pajak hiburan.

“Setelah proses pemilu selesai, opsi itu baru dibicarakan oleh hakim konstitusi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Hariyadi mengatakan sambil menunggu pembahasan penilaian substantif Mahkamah Konstitusi, pihaknya akan menerbitkan surat edaran (SE) kepada perusahaan hiburan yang terdampak aturan tersebut.

“Intinya, kami mendesak mereka untuk membayar pajak dengan tarif lama. Jadi sementara ini supaya mereka bisa bertahan, sambil menunggu keputusan politik dari pimpinan daerah,” tegasnya.

Menurut dia, jika tidak ada SE maka pengusaha di industri hiburan akan khawatir membayar pajak sesuai aturan terbaru yakni 40-75 persen. Hal ini dapat membuat mereka mendapat masalah dan menyebabkan perusahaannya bangkrut.

“Karena mereka dibayar sesuai tarif baru, bisa dipastikan mereka akan bermasalah bahkan berhenti beroperasi. Itu yang kita hindari, makanya kita kirimkan SE yang posisinya tetap membayar pajak hiburan tapi mengikuti tarif lama,” tandasnya.

Pengusaha di bidang hiburan sebelumnya mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pajak hiburan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan, pihaknya siap memenuhi permintaan tersebut.

Tito mengatakan, uji materi merupakan langkah hukum yang menjadi hak setiap warga negara, termasuk para pelaku usaha yang bergerak di bidang hiburan seperti karaoke dan spa. Jadi harap hormati upaya hukum ini.

“Oke betul. Kita maju saja kalau ada apa-apa.. tidak apa-apa, tidak apa-apa, ada yang kurang puas, judicial review, minta saja JR ke Mahkamah Konstitusi,” kata Tito saat ditemui. pertemuan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024). Ajukan Uji Materi Pajak Hiburan ke MK, Pengusaha Sabar karena Ada Pemilu

Sebagai perwakilan pemerintah, Tito menyatakan akan menjalani proses hukum. Ia juga menyebut rumusan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) pajak hiburan atau entertainment dalam UU HKPD melibatkan pemerintah dan DPR RI.

“Kami akan menghadapinya nanti. Sebab pemerintah dan DPR lah yang membuat undang-undang. DPR punya wakil, pemerintah punya wakil. Makanya kami memberikan tekanan pada JR,” jelasnya.